KRISIS AIR BERSIH

Krisis Air Bersih

oleh : Jevon Anastasius Gunawan
@E18-Jevon, @ProyekA07

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat sekitar 105 kabupaten/kota, 715 kecamatan, serta 2.726 kelurahan/desa di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan akibat musim kemarau normal 2017.  Saat ini, sekitar 3,9 juta jiwa masyarakat terdampak kekeringan sehinga memerlukan bantuan air bersih. Kekeringan juga melanda sekitar 56.334 hektar lahan pertanian, sehingga 18.516 hektar lahan pertanian mengalami gagal panen. 

Laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa kekeringan di Indonesia pada 2017 tidak seperti 2015 saat terjadi El Nino. Namun demikian, di beberapa daerah hujan sudah tidak turun lebih dari dua bulan.  BMKG telah merilis bahwa sebagian besar Pulau Jawa saat ini sedang mengalami puncak musim kemarau, dan akan masuk awal musim hujan pada Oktober-November 2017. Awal musim hujan 2017/2018 di sebagian besar daerah diprakirakan mulai akhir Oktober - November 2017 sebanyak 260 zona musim (76%) dan mengalami puncak musim hujan pada Desember 2017-Februari 2018. 

Kekeringan di Jawa Tengah melanda 1.254 desa yang tersebar di 275 kecamatan dan 30 kabupaten/kota, sehingga memberikan dampak kekeringan terhadap 1,41 juta jiwa. Pemprov Jawa Tengah pun telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2017.  Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, di Jawa Barat kekeringan melanda 496 desa, di 176 kecamatan dan 27 kabupaten/kota sehingga berdampak kepada 936.328 jiwa penduduk. 

Delapan kepala daerah kabupaten/kota telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan, yaitu Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Begitu pula dengan di Jawa Timur, kekeringan melanda 588 desa di 171 kecamatan dan 23 kabupaten/kota. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengaku telah menerima laporan resmi dari enam bupati yang menyampaikan wilayahnya mengalami darurat kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Sementara di Nusa Tenggara Barat, kekeringan melanda 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di sembilam kabupaten meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Sebanyak 640.048 jiwa atau 127.940 KK masyarakat terdampak kekeringan.  Nusa Tenggara Timur (NTT) juga dilaporkan mengalami darurat kekeringan menyusul sumber-sumber mata air mulai mengering. Sembilan kabupaten yang melaporkan darurat kekeringan itu adalah Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua. 

Sedangkan di Provinsi DI Yogyakarta, kekeringan melanda di 10 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Di 10 kecamatan tersebut ada 32 desa yang terdampak kekeringan, ada 12.721 jiwa dalam 7.621 KK yang terdampak kekeringan pada musim kemarau ini. Penyaluran air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.  Karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terkait ancaman kekeringan dan krisisi air bersih yang melanda wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Nusa Tenggara yang dilaporkan menjadi daerah paling terdampak berdasarkan laporan BNPB. 

Langkah jangka pendek, dipastikan untuk bantuan dropping air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan, dan juga dicek terkait suplai air untuk irigasi pertanian yang sangat dibutuhkan terutama untuk mengairi lahan-lahan pertanian di daerah-daerah yang terdampak, sedangkan langkah jangka panjang adalah memfungsikan berbagai bendungan, waduk dan embung yang sudah dibangun dalam dua tahun terakhir, yang memang dipersiapkan untuk menghadapi situasi kekeringan.